Kartu BPJS Kesehatan Nonaktif, Ini Langkah Aktifkan Kembali

  • 2 min read
  • Jan 04, 2021
Kartu BPJS Kesehatan

Di sosial media Twitter, trending satu utas yang mengutarakan keluh kesah sebab besarnya dana yang perlu dibayarkan untuk aktifkan ulangi kartu BPJS Kesehatan.

Pemakai Twitter itu bercerita, istrinya barusan melahirkan lewat caesar. Namun, kartu BPJS-nya nonaktif sebab dia tidak bayar pungutan dengan fakta terserang PHK.

Kartu BPJS Kesehatan

Untuk aktifkan kembali lagi, dia harus membayar beberapa dana perawatan dan persalinan si istri.

Pemakai itu bagikan beberapa photo, diantaranya photo yang memperlihatkan besarnya tunggakan yang perlu peserta bayarkan sejumlah Rp 2.070.000 per anggota keluarganya.

Keseluruhan yang perlu ia bayar capai belasan juta rupiah.

Apa yang perlu dikerjakan saat mendapati atau alami masalah semacam ini?

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menerangkan, kartu BPJS Kesehatan akan aktif dan siap dipakai saat peserta teratur bayar pungutan sama besaran pungutan kelas kepesertaan.

“Bila teratur pungutan dibayar per bulan, karena itu kartu akan aktif. Paling lamban tanggal 10 tiap bulan, pungutan harus dibayar,” kata Iqbal waktu dikontak Kompas.com, Minggu (3/1/2021).

Iqbal mengingati, bila peserta telat bayar pungutan, walau cuman satu bulan, karena itu kartu secara automatis akan nonaktif dan tidak dapat dipakai.

Kartu yang nonaktif dapat diaktifkan kembali lagi

Namun, kartu yang telah nonaktif dapat diaktifkan kembali lagi.

Iqbal menjelaskan, peserta dapat aktifkan kembali lagi kartu BPJS Kesehatan dengan bayar beberapa pungutan yang tertunggak dan pungutan di bulan berjalan hingga dapat manfaatkan kepesertaannya di BPJS Kesehatan.

“Jika telah dibayar pungutan yang tertunggak, kartu langsung aktif. Bayar pungutan yang tertunggak sama pungutan bulan berjalan,” tutur Iqbal.

“Jika harus mendapatkan rawat inap di RS dalam bentang 45 hari (semenjak kepesertaan kembali lagi diaktifkan) baru ada denda (service). Jika di FKTP dan rawat jalan, tidak ada denda service. Denda service ya, bukan denda pungutan,” lanjut Iqbal.

Mencuplik Kontan, 8 Desember 2020, besarnya denda service ialah sejumlah 2,5 % dari ongkos analisis awalnya servis rawat inap dikalikan dalam jumlah bulan tertunggak.

Dalam masalah yang dibagi pemakai Twitter di atas, menurut Iqbal, yang bersangkutanmemiliki 3 tanggungan bagian keluarga, hingga keseluruhan bill pungutan capai Rp 6.210.000.

“Jika bapak ini kan menunggak pungutan ya. Sejumlah Rp 2.070.000 per bulan, coba dipisah pungutan kelas 1 (Rp 150.000), lebih (dari) satu tahun ia tidak bayar,” kata Iqbal.

Bila dalam upload dia menyebutkan tidak mampu bayar pungutan semenjak wabah Covid-19 menempa karena terserang PHK, Iqbal menanyakan hal itu.

“Iya, saat sebelum corona ia menunggak. Berarti, cocok istri mulai hamil, kartunya tidak aktif, sebab menunggak. Jika Beliau kartunya aktif, tentu tidak muncul permasalahan denda service,” terang Iqbal.

Dia menjelaskan, peserta BPJS Kesehatan semestinya selekasnya mengurusi kepesertaannya untuk turun kelas, disamakan dengan keadaan keuangan.

Ke seluruh peserta BPJS Kesehatan, supaya tidak hadapi masalah semacam ini, Iqbal mengingati untuk memerhatikan banyak hal.

“Pertama, ambil kelas sama kekuatan. Ke-2 , bayar teratur pungutan per bulan. Ke-3 (untuk masalah memiliki kandungan dan melahirkan), rajin periksakan kehamilan, jadi tahu adakah penyulit apa tidak,” tutur Iqbal.

Menurutnya, keluh kesah semacam ini tidak tampil bila peserta pro aktif dengan program BPJS Kesehatan dan pahami sampai mematuhi ketentuan yang ada.

“Program JKN-KIS ini mengambil sumber dari andil pungutan dari semua pesertanya, baik yang sehat atau yang sakit, hingga diperlukan bergotong-royong bersama untuk pastikan akses servis kesehatan yang ditanggung oleh program ini,” katanya.

“Teratur bayar pungutan tiap bulan dengan sesuaikan kekuatan dan dibayar baik saat sehat atau sakit,” tutur Iqbal.

BPJS Kesehatan memakai arti “pungutan” dan bukan “premi”, sebab program ini bejalan dengan memakai dana yang dari kontribui pungutan semua pesertanya.

Peserta dibebaskan untuk pilih kelas service yang akan dituruti, sesuai kekuatannya.

Ada kelas 1, 2, dan 3 dengan besar pungutan yang berbeda.

Berdasar Ketentuan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, kelas 1 dikenakan pungutan Rp 150.000, kelas 2 sejumlah Rp 100.000, dan kelas 3 ialah Rp 35.000.

Saat itu, untuk warga yang tidak sanggup atau miskin masih menjadi peserta program ini, sebab pungutan akan dibayar oleh pemerintahan.

Post Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close