FPI Dibubarkan, Ahli: Baiknya Lewat Pengadilan, Bukan oleh Pemerintahan

  • 2 min read
  • Des 30, 2020
FPI Dibubarkan, Ahli: Baiknya Lewat Pengadilan, Bukan oleh Pemerintahan

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti memandang keputusan pemerintahan yang larang semua wujud rutinitas Front Pembela Islam (FPI) melalui surat keputusan bersama enam menteri/kepala instansi yang ditandatangani pada 30 Desember 2020, secara hukum positif dapat dibetulkan.

Landasan hukum SKB ini ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengenai Penentuan Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Perombakan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Bungkusyarakatan.

FPI Dibubarkan, Ahli: Baiknya Lewat Pengadilan, Bukan oleh Pemerintahan

“Tetapi pada kerangka ini, kita tetap perlu mempersalahkan konstruksi hukum UU Organisasi masyarakat yang memungkinkannya ada limitasi berorganisasi,”
tutur Bivitri waktu dikontak Tempo pada Rabu, 30 Desember 2020.

UU Organisasi masyarakat ini, kata Bivitri, buka kesempatan larangan dan pembubaran adanya SKT dan proses pembubaran tiada pengadilan. “Kesempatan ini yang lagi dipakai oleh SKB ini. Baiknya, kembali pada konsep, pembubaran dapat dikerjakan lewat pengadilan, bukan oleh pemerintahan,” katanya.

Menurut Pasal 59 UU Organisasi masyarakat, ada beberapa ketetapan yang mengendalikan persyaratan satu organisasi masyarakat tidak boleh. Dua di antaranya; bertindak kekerasan, mengusik ketenteraman dan keteraturan umum, atau menghancurkan sarana umum dan sarana sosial dan lakukan aktivitas sebagai pekerjaan dan kuasa penegak hukum sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan.

“Benar-benar FPI kerap menyalahi keteraturan umum dan keamanan. Itu bukti. Dan pada perlakuan itu, tidak ada atau ada ada SKB barusan, aparatur penegak hukum tetap dapat menangani mereka jika ingin,” katanya.

Dan pemerintahan, lanjut Bivitri, mempunyai banyak piranti hukum yang dapat dipakai, seperti KUHP. “Permasalahannya sepanjang ini hukum tidak ditegakkan secara stabil saja, jadi bahan bermain politik. Hingga pada akhirnya SKB seperti di rasa perlu dikeluarkan. Walau sebenarnya tiada SKB-pun, jika benar-benar perlakuan menyalahi hukum ingin dijatuhi hukuman, ya pasti dapat,” katanya.

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Beskal Agung, Kepala Tubuh Iintelijen Negara, dan Kepala Tubuh Nasional Pengendalian Terorisme, nomor 220-4780 tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII 2020, nomor 320 tahun 2020, mengenai larangan aktivitas pemakaian lambang dan atribut dan penghentian aktivitas Front Pembela Islam, keluar ini hari.

Dalam pertimbangannya, minimal ada 7 fakta pemerintahan larang FPI melakukan aktivitas. Pertama ialah tuduhan jika isi bujet landasan Front Pembela Islam berlawanan dengan perturan perundang-undangan yang mengendalikan masalah Organisasi Warga.

Disamping itu, Surat info tercatat (SKT) FPI selaku Organisasi masyarakat di Kemendagri, disebutkan periode berfungsinya sudah habis pada 20 Juni 2019 kemarin. “

Fakta yang lain dipakai, ialah tuduhan jika pengurus dan anggota FPI atau yang pernah tergabung dengan anggota FPI, sering terjebak pidana bahkan juga tindakan terorisme.

Seterusnya, FPI disebutkan sering lakukan sweeping atau razia, bila menurut penilaian atau sangkaannya sendiri berlangsung pelanggaran ketetapan hukum. Walau sebenarnya, hal itu adalah pekerjaan dan kuasa aparatur penegak hukum.

close